Media Pembelajaran : Perbekalan Kantor ( Penghapusan Barang Inventaris )

RPP : link download

Power Point: link download

SUMBER-SUMBER MODAL KOPERASI

SUMBER-SUMBER MODAL KOPERASI

Ada beberapa prinsip yang harus ddipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan, yaitu sebagai berikut .
1 . Pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanamkan oleh seorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.
2. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha – usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota.
3. Modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas.
4. koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien.
5. Usaha- usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal ini bisa dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan / sisa hasil usaha dan tidak membagikan semua kepada anggota.
Menurut UU No.25 tentang perkoperasian pasal 41bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib,dana cadangan hibah dari anggota maupun dari masyarakat . Sedangkan modal pinjaman dapat berasal ddari anggota koperasi , koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumberlain yang ssah.

1 . Modal Sendiri
Yang dimaksud modal sendiri dalam penjelasanpasal 1 ayat 2 UU No 25 / 1992 adalah modal yang mengandung resiko atau disebut ekuiti.
a. Simpanan pokok
Adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.
b. Simpanan wajib
Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.
c. Dana cadangan
Sejumlah uang yang diperoleh dari penyyisihan sisa hasil usaha , yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan intuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.dana cadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota meskipun terjadi pembubaran koperasi. Dana ini pada masa pembubara dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, biaya-biaya penyelesaian dansebagainya.
d. Hibah
Modal koperasi yang merupakan pemberian atau hibah adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang (anggota koran nilaperasi maupun bukan ) yang berupa kebendaan baik benda bergerak maupun benda tetap.
2 . Modal pinjaman
Pengembangan kegiatan usahanya , koperasi dapat menggunakan moda pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal [pinjaman dapat berasal dari :
a. Anggota, yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
b. Koperasi lain atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasam antar koperasi.
c. Bank dan lembaga keuangan lainya, pinjaman dari bank dann lembaga keuangan lainnya, dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan khusus,koperasi sebagai debitur dari bank, atau lembaga keuangan lainnya, diperlakukan sama sengan debitur lain.
d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dalamm rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi ( surat pernyataan hutang ) yang dapat dijual kemasyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima ( nilai obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar maupun waktunya.penerbitan obligassi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
e. Sumber lain yang sah Pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum, Contoh : pemberian saham kepada kopersi oleh perusahaan kepada kopersi oleh perusahaan berbadan hukum PT.pembayaran nilai saham yang diterimatidak secara tunai tetapi dibayar dari deviden yang seharusnya diterima koperasi.

Contoh RPP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah                       : SMK 10 Padang

Mata Pelajaran            : ADM

Kelas / Semester          : XI (Sebelas) / 1

Standar Kompetensi : 1. Siswa mampu dan mengerti tentang konsep penghapusan barang,serta  mampu menginventaris barang-barang yang perlu dihapuskan

Kompetensi Dasar     : 1.1 Ruang lingkup Perbekalan Kantor (Penghapusan Barang Invetaris

Indikator Pencapaian Kompetensi  :

1.      Memahami  pengertian Penghapusan Barang dan penghapusan barang inventaris

2.      Mengetahui Syarat-syarat Penghapusan barang inventaris

3.      Menjelaskan Fungsi dan Jenis-jenis Penghapusan barang inventaris .

Alokasi Waktu           : 1x 15 menit

A. Tujuan Pembelajaran

a)      Siswa dapat menjelaskan pengertian penghapusan barang dan penghapusan barang inventaris.

b)      Siswa dapat menjelaskan syarat-syarat penghapusan barang inventaris dan fungsi serta jenis-jenis penghapusan barang inventaris..

·           Karakter siswa yang diharapkan  : 

§   Kerja keras, Jujur, saling menghargai.

B. Materi Pokok

            Ruang lingkup perbekalan kantor.

C. Uraian Materi

a)      Pengertian penghapusan barang

b)      Syarat-syarat penghapusan barang inventaris

c)      Fungsi penghapusan barang inventaris

d)     Jenis-jenis penghapusan barang inventaris.

D. Pendekatan

            Kontekstual

E. Metode Pembelajaran

            Ceramah

Strategi Pembelajaran

Tatap Muka	Terstruktur	Mandiri
·      Memahami pengertian penghapusan barang , barang yang telah di infentaris,syarat-syarat penghapusan barang inventarisa dan bagaimana cara penghapusanya	·   Mencari informasi tentang pengertian penghapusan barang dan penghapusan barang inventaris. ·   Mencari informasi tentang bagai mana cara penghapusan barang inventaris dan apa saja syarat-syarat penghapusanya..	·   Siswa dapat Menjelaskan pengertian penghapusan barang dan penghapusan barang inventaris. ·   Siswa dapat  Menjelaskan bagaimana cara penghapusan barang inventaris dan apa saja syarat-syarat penghapusanya..

F. Skenario Pembelajaran

1. Kegiatan Awal

a. Apersepsi

Guru mengembangkan pengetahuan siswa tentang penghapusan barang. Kemudian guru menguraikan dengan jelas gambaran umum mengenapu penghapusan barang / inventaris.

b. Motivasi

Pemahaman mengenai penghapusan barang ini sangat penting dan apabila kita telah memahaminya maka akan mempermudah pemahaman materi selanjutnya.

2. Kegiatan Inti

Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

a. Siswa dapat Menjelaskan syarat-syarat penghapusan barang. (nilai yang ditanamkan: Kerja keras, Jujur, saling menghargai.);

Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

 Dengan bimbingan guru, siswa membuat kesimpulan.(nilai yang ditanamkan: Kerja keras, Jujur, saling menghargai.);

Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa:

a. Menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahui(nilai yang ditanamkan: Kerja keras, Jujur, saling menghargai.)

b. Menjelaskan tentang hal-hal yang belum diketahui.(nilai yang ditanamkan: Kerja keras, Jujur, saling menghargai.)

3. Kegiatan Akhir

a. Guru dan siswa melakukan refleksi(nilai yang ditanamkan: Kerja keras, Jujur, saling menghargai.);

b. Siswa mengerjakan soal-soal evaluasi yang diberikan guru  (nilai yang ditanamkan: Kerja keras, Jujur, saling menghargai.);

G. Sumber dan Alat

            Buku teks dan power  point

Mengetahui                                                                                    Padang 6 Desember 2012

Kepala Sekolah                                                                                   Guru pengajar

M.Mahmud Aini M.Pd                                                                       Ari Pratiwi S.Pd

NIP 0989877665354557                                                                     NIM 18913

           

DASAR-DASAR HUKUM PAJAK

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar belakang

Pajak merupakan Sumber utama pendapatan negara, oleh karena itu kesadaran dalam meunaikan kewajiban dalam membayar pajak bagi wajib pajak sangat diperlukan demi kelancaran jalannya perekonomian negara. Warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara salah satunya membayar pajak.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis merumuskan identifikasi masalah bahwa pajak mempunyai peran penting dan berpengaruh besar pemerintahan.

1.3 Rumusan masalah

Adapun rumusan Masalah yang saya ajukan dalam makalah ini adalah ;

a)      Untuk mengetahui penggolongan pajak

b)      Untuk mengetahui bagaiman timbulnya hutang pajak

c)      Untuk mengetahui bagaimana penagihan hutang pajak

d)     Untuk mengetahui siapa saja wajib pajak

e)      Untuk mengetahui sangsi pajak.

1.4  Tujuan

Dengan adanya pembahasan mengenai hukum pajak ini agar wajib pajak tau apa kewajibanya kepada negara dan diharapkan dapat menyumbang penghasilan negara sehingga infrastruktur dapat di tingkatkan lagi demi kebutuhan masyarakat umum.

BAB II

PEMBAHASAN

DASAR-DASAR HUKUM PAJAK

6. PENGGOLONGAN PAJAK

1.      Jenis Pajak Menurut Golongan

·         Pajak Langsung

Pajak yang pembebananya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajip pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

·         Pajak Tidak Langsung

Pajak yang  pembebananya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak pertambahan nilai (PPN)

2.      Jenis Pajak Menurut Sifatnya

·         Pajak Subyektif

Pajak yang didasarkan atas dasar subyeknya,memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya.

Contoh: pajak penghasilan

·         Pajak ojektif

Pajak yang ber pangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

Contoh: pajak bumi bangunan

3.      Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutanya

·         Pajak Pusat ( Negara )

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara

Contoh: PPH, PPN, PPNBM, Bea Matrai, PBB, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

·         Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi 2:

1. Pajak Provinsi

Contohnya: pajak kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan air dll.

2. Pajak Kabupaten atau kota

Contohnya : Pajak hotel,lestoran, hiburan, reklame, penerangan jalan dll.

7.  TIMBULNYA HUTANG PAJAK

Hutang menurut hukum perdata adalah perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak, baik perorangan, maupun badan sebagai subjek hukum untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang mengurangi atau melanggar hak pihak lainnya

Dua ajaran atau pendapat yang membicarakan tentang timbulnya hutang pajak, yaitu :

a)      Ajaran Materiil

Hutang pajak timbul karena ada undang-undang pajak dan peristiwa atau keadaan atau perbuatan dan tidak menunggu dari pihak pemerintah sesuai dengan ajaran materiil ini

b)      Ajaran Formal

Hutang pajak akan timbul karena adanya ketetapan dari pihak pemungut pajak yaitu pihak pemerintah atau aparatur pajak, sehingga pajak terhutang pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak.

8. PENAGIHAN HUTANG PAJAK

Tindakan Penagihan Pajak dilakukan apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo, pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut:

a.       Surat Teguran

Utang pajak yang tidak dibayarlewat dari 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan surat teguran

b.      Surat Paksa

Utang pajak yang telah lewat 21 hari dari surat teguran tidak dilunasi, akan diterbitkan surat paksa yang akan diberitahukan oleh juru sita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp 50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam setelah diberitahukan oleh juru sita pajak

c.       Surat Sita

Utang pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah diberitahukan oleh juru sita pajak tidak dilunasi, juru pajak dapat melakukan tindakan penyitaan , dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan sebesar Rp 100.000

d.      Lelang

Dalam jangka waktu paling lamabat 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak  belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui media massa.

Penjualan secara lelang  melalui kantor lelang negara terhadap barabg yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang

9. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Dalam rangka untuk memberika keadilan di bidang perpajakan, maka undang-undang perpajakan, yaitu undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengkomodir mengenai kewajiban wajib pajak

a.  Kewajiban Mendaftarkan diri

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KKP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau wilayah wajib pajak, utuk diberikan nomor pokok wajib pajak (Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)

b. Kewajiban Pembayaran, Pemotongan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak

Wajib pajak UMKM (Perorangan atau Badan) wajib melakukan self assesment / penghitungan sendiri tentang pembayaran dan pelaporan pajak terutang

c. Kewajiban Dalam Hal Diperiksa

Untuk menguk kepatuhan wajib pajak dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya,  Direktur Jendral pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

d.      Kewajiban memberi data

Setiap instansi pemerintah, lembaga, atau asosiasi dan pihak lain, wajib memberikan data informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada direktorat jendral pajak, yang ketentuannya diatus dalam pasal 35A UU No 36 th 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 th 2009

e.           Mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas serta menandatangani dan menyampaikannya ke KPP pada waktunya (Pasal 3 ayat (1), (2), (3), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000)

f.            Menyampaikan penghitungan sementara pajak terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan (Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000)

g.      Dalam hal Wajib Pajak adalah badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000)

h.      Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000)

i.        SPT Tahunan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba serta keterangan lain bagi Wajib Pajak yang melakukan pembukuan (Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 )

j.        Membayar sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 )

k.           Membayar kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya yang berkenaan dengan Pasal 38 kepada pemeriksa pajak (Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 )

l.             Membayar pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 )

m.         Membayar kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 )

n.           Melunasi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan (Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 )

o.      Membayar atau menyetor pajak yang terutang di Kas Negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 )

p.      Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak yang melakkukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 )

q.      Melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungann Penghasilan Netto (pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 )

r.        Menyimpan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, di Indonesia selama 10 tahun (Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 )

s.            Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan harus dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya (Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000)

t.        Meminta persetujuan kepala KPP atas perubahan terhadap metode pembukan dan/atau tahunn buku (Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 )

10. PERADILAN WAJIB PAJAK

Ketentuan Pidana tentang wajib pajak di atur dalam pasal 38 Undang-undang Dasar no 16 tahun 2000 yaitu sebagai berikut :

Ø  Karena Kealpaan

o   Tidak menyampaikan SPT ( surat pemberitahuan pajak terhutang )

o   Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sanksi : Dipidanakan kurungan ± 1 tahun dan denda paling tinngi 2x jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Ø  Karena Disengaja

o   Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP

o   tidak menyampaikan SPT

o   menyampaikan SPT atau yang isinya tidak benar atau tidak lengkap

o   menolak melakukan pemeriksaan

o   menolak memperlihatkan pembukuan atau pencatatan.

Sanksi : Dipidanakan ± 6 tahun dan denda paling tinggi 4x jumlah pajak terutang atau pajak yang kurang dibayar.

BAB 3

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Penggolongan Pajak terdiri dari :

1.      Pajak menurut golongannya,

2.      Pajak menurut sifatnya

3.       pajak menurut lembaga pemungutannya

Terdapat dua ajaran dalam timbulnya hutang pajak, yaitu :

1.      Ajaran materiil

2.      Ajaran formal

Penagihan dalam hutang pajak dapat dilakukan dengan cara :

1.      Surat teguran

2.      Surat Paksa

3.      Surat Sita

4.      Lelang

B.     Saran

Mengingat besarnya pengaruh pajak bagi perekenomian Indonesia, diharapkan kesadaran setiap wajb pajak untuk membayar kewajibannya terhadap negara secara jujur, sehingga perekonomian Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan akan terciptanya Indonesia yang makmur

DAFTAR PUSTAKA

Waluyo.2005.Perpajakan Indonesia.Jakarta:Salemba 4

Supramono.2005.Perpajakan Indonesia.Jakarta:Penerbit Andi

http://id.shvoong.com/business-management/2152074-timbulnya-hutang-pajak/#ixzz26nNBMJRW

http://id.shvoong.com/business-management/2152074-timbulnya-hutang-pajak/